 |
| Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito menggantikan Letnan Jenderal TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo yang menjabat sejak awal Januari 2019 lalu. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr) |
Jakarta - Letjen TNI Ganip Warsito dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jenderal bintang tiga yang baru 3 bulan menjabat sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI itu menggantikan koleganya Letjen TNI Doni Monardo.
"Kami mohon pamit sebagai Kepala BNPB sekaligus sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Juga berakhirnya masa tugas sebagai TNI aktif dan memasuki masa purna bakti," ungkap Doni di Jakarta, Selasa (25/5/2021).
Sementara, Ganip menyebut mengemban amanah sebagai Kepala BNPB tidaklah gampang. Sebab, BNPB merupakan lembaga yang bertugas menangani bencana sehingga membutuhkan pemimpin yang totalitas. Selain itu, Ganip mengaku belum pernah menduduki jabatan di luar struktural TNI.
"Dari perjalanan karier saya, inilah pertama kali saya keluar dari Mabes TNI," ucapnya dalam acara Serah Terima Jabatan Kepala BNPB yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengamini pernyataan Ganip tersebut. Menurutnya, tak mudah mengemban jabatan sebagai Kepala BNPB, apalagi dengan status melanjutkan pekerjaan Doni Monardo yang sangat dikenal publik terkait kinerjanya.
"Beliau (Doni Monardo) sangat diapresiasi dalam penanganan bencana di indonesia. Setahu saya tak ada aturan tentang batasan masa jabatan Kepala BNPB. Sehingga harusnya Pak Doni masih bisa dipertahankan, utamanya untuk penanganan pandemi Covid-19, karena Beliau yang sejak awal Gugus Tugas hingga jadi Satgas Penanganan Covid-19. Jadi menurut saya Beliau layak dipertahankan," ujar Trubus kepada Liputan6.com, Selasa (25/5/2021).
Dia mengatakan, kendati Doni Monardo memasuki masa pensiun, masa jabatan Kepala BNPB tidak berkait dengan kedinasannya sebagai perwira tinggi TNI.
"Jadi, kalaupun sudah purna tugas di TNI, Pak Doni seharusnya masih bisa jadi Kepala BNPB, setahu saya aturan yang membatasi itu tidak ada," tegas Trubus.
Dia mengatakan, umumnya publik mengapresiasi langkah Doni Monardo dalam penanganan bencana. Khususnya terkait koordinasi yang dia bangun hingga ke daerah-daerah dan selalu terjun langsung ke titik bencana.
"Beliau sangat concern dengan penanganan semua bencana, gunung meletus, gempa bumi, dan Covid-19, tak ada yang luput," beber Trubus.
Namun begitu, dia memaklumi langkah Presiden mengganti Kepala BNPB sebagai bentuk penyegaran dalam sebuah organisasi. Untuk itu, dia berharap Ganip segera bergerak cepat dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Kepala BNPB sebelumnya.
"Tapi perlu adaptasi dulu, itu yang utama. Bagaimana kordinasi dengan daerah, karena masalahnya kan bencana di daerah, itu PR berat untuk berkolaborasi dengan daerah. Sebagai orang baru tentu tidak bisa mudah langsung tune in dengan mereka. Apalagi Kepala BNPB juga juga menyandang status sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19," tegas Trubus.
Senada dengan Trubus, Anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni juga menganggap Doni Monardo sebagai Kepala BNPB telah bekerja dengan baik selama 2 tahun terakhir.
Khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 dengan baik.
"Kalaupun terdapat beberapa kekurangan, terutama teknis di lapangan, diharapkan dapat lebih baik lagi di era kepemimpinan Kepala BNPB yang baru," harap Lisda kepada Liputan6.com, Selasa (25/5/2021).
Sebagai mitra kerja di DPR, dia paham betul masalah dan tantangan yang dihadapi BNPB. Lisda dengan tegas mengatakan, tantangan yang menunggu Ganip Warsito adalah teknis di lapangan, koordinasi antarlembaga dan/atau badan terkait, baik itu kementerian, aparat penegak hukum, juga kepala daerah.
"Sinergitas antarlembaga dan/atau badan terkait memang sangat penting, inilah upaya kita bersama yang insyaAllah dapat bermanfaat untuk masyarakat," ujar Lisda.
Selain itu, Kepala BNPB yang baru menurutnya juga punya pekerjaan rumah seperti pendataan wilayah bencana, fokus pada mitigasi bencana serta meningkatkan kesejahteraan tenaga sukarelawan.
"Besar harapan saya Kepala BNPB yang baru dapat melanjutkan kinerja Kepala BNPB sebelumnya yang sudah baik dan lebih menyempurnakan lagi apa yang masih kurang. Bersama dengan Komisi VIII DPR RI kita dapat melaksanakan amanah rakyat," Lisda menandaskan.
Sementara itu, dalam sambutannya saat serah terima jabatan (sertijab) Kepala BNPB yang baru di Graha BNPB, Selasa siang, Doni Monardo juga menyampaikan pekerjaan yang belum sempat dia tuntaskan setelah memimpin lembaga ini selama 2 tahun 4 bulan.
"Kita masih menghadapi sejumlah persoalan yang belum selesai dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai daerah karena begitu seringnya bencana terjadi, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, erupsi gunung berapi, ancaman hidrometeorologi dan begitu banyak persoalan terjadi. Tapi semua dapat terkendali dengan baik, ini semua berkat kerja keras kolaborasi para ASN BNPB," ucap Doni.
Dia menyebut World Bank mencantumkan Indonesia sebagai salah satu dari 35 negara dengan tingkat ancaman bencana tertinggi di dunia. Setiap tahun, kata dia, Indonesia mengalami kerugian ekonomi sekitar Rp 22 triliun akibat bencana yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.
"Sehingga BNPB tidak akan mungkin bekerja sendirian, bencana adalah urusan bersama kita harus mampu menghimpun seluruh sumber daya bukan hanya sumber daya pemerintah TNI-Polri, tapi juga sumber daya masyarakat dan ternyata SDM masyarakat Indonesia luar biasa," tegas Doni.
"Ketika ada kejadian bencana terutama dalam skala menengah ke atas tanpa dikomando seluruh instrumen bangsa kita akan merapatkan barisan, akan mendaftarkan nama-nama mereka baik secara pribadi maupun atas nama kelembagaan dan ini mungkin tidak dimiliki negara lain," dia menandaskan.
